asas efektifitas. Menurut pakar hukum Munir Fuady, PKPU adalah sejenis legal moratorium[1] yang memungkinkan Debitor untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah Kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban–kewajibannya. asas efektifitas

Asas Pembakuan Naskah dinas diproses dan disusun menurut tata cara dan. 32 Tahun 2004 propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Asas Efektivitas dan Efisiensi. 1. asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektifitas”. 3. Teori asas daya beli. sebagai wujud kesadaran akan pentingnya keadaan lingkungan kerja, kesehatan dan Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. 2. Lakukan Sekarang. Meningkatkan Efektivitas. Dalam konteks pemerintahan indonesia, dikatakan bahwa birokrasi dalam sistem pemerintahan tentang. new . Komprehensif dan disiplin berarti mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran dan tidak melampaui batas. Komponen ekpier. harus mengedepankan asas-asas efektifitas kerja, efisiensi, produktifitas dan keselamatan kerja agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang diinginkan. Pakar: Efektivitas Prosedur Pailit Bergantung Pada Penerapan Hukumnya. keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara; 5. faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat. Iqbal, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Sehingga mengabaikan kebutuhan masyarakat. harus mengedepankan asas-asas efektifitas kerja, efisiensi, produktifitas dan keselamatan kerja agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang diinginkan. Efektivitas Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Pemerintah melalui Surat Keputusan. Efektifitas Pengambilan Keputusan Pimpinan di Sub Bagian Kepegawaian danasas efisiensi; j. media dengan metode diskusi memenuhi semua asas dan tahapan strategi. Home Hasil Pencarian Detail karya Akhir IMPLEMENTASI ASAS KETERBUKAAN DAN ASAS EFEKTIFITAS AUPB PADA PELAYANAN PUBLIK PENERBITAN SURAT UKUR. kepastian hukum. Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan, b. Untuk memahami hakikat pendidikan jasmani, sebelumnya cobalah Anda ingat-ingat dan bayangkan bagaimana Anda melakukan aktivitas jasmani. Asas-Asas Perlindungan Hukum Acara Perdata Pada hakikatnya terdapat asas-asas dalam hukum acara perdata yang mendasari. Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Asas NHVHWDUDDQ·. Peningkatan efektivitas pengadaan tanah dilakukan dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam prosesnya, sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah. ABSTRAK Lukman Budi Santoso, NIM. Pd. E. AAUPL dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaraan peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang,. Jadi, pemerintahd daerah tidak perlu menunggu arahan langsung dari pemerintah pusat untuk menangani atau mengatasi masalah tertentu. sebagai wujud kesadaran akan pentingnya keadaan lingkungan kerja, kesehatan danSARI, ANISYAH CEMPAKA (2022) Efektifitas asas kontradiktur delimitasi dalam proses pendaftaran hak atas tanah di Indonesia. Berdasarkan pemaparan diatas, sangat jelas bahwa pengukuran nilai efektivitas dan efisiensi sangatlah dibutuhkan oleh instansi. Penilaian Kinerja. Akuntabilitas f. 3. Iqbal, Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas Di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. efektivitas. Ekonomisasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam mendapatkan sumber daya yang akan digunakan dalam setiap aktivitas. 4. Aspek Peraturan /. Berbeda dengan efisien, efisien menekankan pada sebuah proses. Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengenai asas-asas Bantuan Hukum yaitu, asas keadilan, asas persamaan didepan hukum, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas efektifitas, dan asas akuntabilitas. D. Transparansi dan Akuntabilitas g. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana hubungan antara ketiganya. Merupakan suatu asas yang dalam pencapaian suatu tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Lengkapi Profil. psikologis sebagai azas (dasar) dakwahnya. Jumlah asas ini telah berkembang dari tujuh asas yang disebut dalam Naskah Akademik yaitu asas kepastian hukum, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. ) Asas tertib penyelenggara negara c. Bantuan hukum adalah suatu bantuan yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang yang berhadapan dengan hukum dan tidak mampu dalam segi ekonomi. 1. . Asas ini menegaskan bahwa setiap tindakan penyelenggaraan negara haruslah mencerminkan. Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Selain prinsip-prinsip di atas, pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada asas-asasnya. Debitor Efektivitas, Mediasi, Perceraian, Mediator Non Hakim, Pengadilan Agama Hak Pekerja, Menikah. alat identifikasi kebutuhan peningkatan. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Efektivitas 1. 4) Asas Penghapusan Menghapus atau meniadakan sesuatu kegiatan yang dianggap kurang perlu, sudah tentu yang tidak punya dengan hasil yang hendak. iqbal1@gmail. 1206, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (AhwalAsas Efektivitas. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dijadikan tata acara penyelenggaraan negara yang baik, yang dimana dapat mengatur Untuk pekerjaan-pekerjaan Pemilihan Struktur Organisasi serta Asas Pembagian Kerja dan Hubungannya dengan Efektivitas Organisasi| 10 yang sifatnya memerlukan pengawasan kesesuaian dengan persyaratan, 2) secara berkelanjutan dan mengandung Kecocokan dalam pemakaian, 3) Adanya kerawanan, organisasi dapat menerapkan perbaikan yang bersifat. Mulyamah. Lalu lintas di selenggarakan dengan menggunakan asas-asas: 1. Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang. Ada kepentingan politik yang sama (Mutual Interest); (2). harus mengedepankan asas-asas efektifitas kerja, efisiensi, produktifitas dan keselamatan kerja agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang diinginkan. 17. aturan. Hal. Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Vivin Nurviana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri E-mail: viviannurmargaret24@gmail. Pengertian Penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. Berbeda dengan efisien, efisien menekankan pada sebuah proses. 3M. 4. Rachmawati, Fadhilah (2015) Efektifitas model pembelajaran ASSURE dengan pendekatan scientific dalam meningkatkan hasil belajar materi pokok pengukuran kelas 3 semester gasal di MI Asas Islam Kalibening Salatiga tahun ajaran 2014. 1. 3. Implementasi Perda Kabupaten. PENERAPAN DAN EFEKTIFITAS 5S DI PERUSAHAAN RETAIL MAKANAN Jerik Felani dan Waluyo Prasetyo* Teknik Industri Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo *waluyo. asas efisiensi; (i). Ada beberapa fungsi administrasi secara umum yang harus kita perhatikan agar bisa diterapkan dengan tepat. 4Susanto, S, Kepastian Hukum Investasi Menurut Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RepublikEfektivitas 10. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan. 12/2011) Asas kejelasan tujuan. Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Lengkapi Profil. pdf Download (314kB) Official URL: EFEKTIFITAS ASAS OPORTUNITAS DI INDONESIA DENGAN LANDASAN KEPENTINGAN [email protected] berdasarkan asas efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. . ISMAIL RUMADAN, MH. Efektifitas Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Mataram Efektifitas berasal dari kata dasar efektif. 23 Tahun 2014, tugas pemerintah daerah atau kepala daerah yaitu: Sebagai pemimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangna dan. AKBP Achiruddin menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap dirinya di. Lakukan Hal yang Benar dengan Baik. penelitian ini adalah mendeskripsikan pelaksanaan asas pencemar membayar, ketentuan penghitungan ganti rugi lingkungan, efektifitas pelaksanaan asas pencemar membayar di Kota Semarang. Asas-asas tersebut harus sejalan tujuan hukum kepailitan. Keywords: E-Court, Effectiveness, Settlement of Cases. asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, azas efektifitas dan azas keadilan. azas efektifitas (doeltreffenheid: has l guna) dan efisiensi (doelmatigheid: daya guna) ha-rus d perhat kan dalam pelaksanaan pemer- ntahan. Efisiensi adalah sebuah ukuran untuk membandingkan rencana penggunaan input dengan penggunaan yang diwujudkan. Si. Efektifitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. ,. Demikian 8 asas-asas umum pemerintahan yang baik yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya. proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganASAS, TUJUAN, RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Asas Pasal 2 (1) Penyelenggaraan Program Percepatan Studi Berdasarkan asas: a. Efektivitas APBN. Dari hasil penelitian. IV/No. Berikut penjelasannya…. Salemba Raya No. yangmelahirkan asas praesumptio iustae causa/vermoden van rechtmatig/keabsahan tindakan pemerintah. Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Liti gasi dan . Dalam bantuan hukum terdapat “asas akuntabilitas”. Dengan menjalankan kegiatan perusahaan dapat dikatakan efisien dan efektif jika perusahaan meraih keberhasilan serta keuntungan yang besar. Bandung. Dari kesembilan asas penyelenggaran negara, setiap penyelenggara negara harus berlaku adil dalam kondisi dan waktu apapun. 39. asas imparsial. asas penataan arsip, seperti yang dijelaskan dalam BAB X Pasal 141, yaitu : 1. 2. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi bertujuan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara pribadi dengan bantuan pihak ketiga yang netral (mediator). Ketiga kata ini sangat berhubungan. Lakukan Hal yang Benar dengan Baik. Asas Kelangsungan Usaha. Pelayanan bimbingan dan konseling adalah pekerjaan profesional. direncanakan dengan melihat hubungan organisasi, adapun asas-asasnya yaitu dengan memperhatikan asas-asas dakwah seperti halnya asas filosofis, asas sosiologis, asas keahlian dan kemampuan da’i, asas psikologis, asas efektifitas dan asas efisiensi dakwah. Asas efisiensi terdapat Pasal 20 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi: “Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas efektivitas”. miqbal. Asas Keadilan. . Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Berikut uraian asas-asas. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran belajar) Tingkatan dalam Akuntabilitas. Dalam penelitian menggunakan teori asas-asas umum pemerintan yang layak, teori negara hukum, serta teori otonomi daerah. Bachelor (S1) thesis, wijaya kusuma surabaya university. Asas penyelenggaraan pemerintahan daerah ini merupakan asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. perencanaan gizi, azas-azas perencanaan, tahap dasar perencanaan serta criteria penilaian efektifitas perencanaan. indriadebby@gmail. i ga ayu elcyntia yasana putri 1103005234 2. Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar. GuruAkuntansi. A. George R Terry. 11 Ibid. Sedangkan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“UU 28/1999”), yang menyatakan sebagai berikut: Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang. Menurut Undangundang Nomor 23 Tahun 2014, ada beberapa hak - pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan, terutama dalam penyelenggaraan otonomi, daerah dibekali hak dan kewajiban tertentu. 1. b) Asas penyelenggaraan pemerintahan : berdasarkan asas negara hukum, asas dasar adalah asas legalitas (rechtmatigheid van bestuur); c) Dikresi; d) Prosedur penggunaan wewenang. Di dalam pasal 20 undang-undang nomor 11 tahun 2006 telah merumuskan asas ketentuan umum dalam menjalankan pemerintahan yang wajib 2. B. 1. Asas Efektivitas Maksud dari asas ini adalah segala aktivitas yang dilakukan dalam manajemen perbekalan mulai dari perencanaan perbekalan, pengadaan, pencatatan, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan perbekalan maupun dalam penggunaan perbekalan harus senantiasa diorientasikan untuk mendukung pencapaian. Keadilan. Efisiensi dan efektifitas merupakan dua asas yang terkandung dalam asas-asas pemerintahan yang baik (good governance), yang mana kedua asas ini menujuk pada kemampuan yang tinggi untuk mengoptimalkan kemanfaatan segala sumber daya dan dana yang tersedia dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, sejauh mana. Setelah Anda mengidentifikasi tugas yang tepat untuk Anda atau organisasi Anda, saatnya untuk melihat melakukannya secara efisien. asas efisiensi, dan i. com. ) Asas tertib penyelenggara negara c. Asas kepentingan umum dan asas keterbukaan dapat membantu proses mewujudkan e-government di Indonesia. Dalam hal ini, efektif menekankan pada sebuah hasil. Asas-asas Umum Pemer ntahan Yang Ba k Dalam Pembentukan Peraturan Daerah, Program Stud Doktok Ilmu Hukum Fakultas Hukum Un vers tas Braw jaya, Malang, hlm. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindakan/keputusan pemerintahan. Kemudian efisiensi serta efektifitas dalam pengelolaan juga kurang maksimal, hal ini dikarenakan belum tercapainya target sesuai apa yang telah direncanakan serta belum maksimalnya pentasyarufan dana zakat yang telah mampu dihimpun kepada para mustahik zakat. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Mandar Maju. Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini merupakan KBBI Daring (Dalam Jaringan / Online tidak resmi) yang dibuat untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pembacaan arti kata (lema/sub lema). 2 dengan penciptaan e-government atau pemerintahan berbasis teknologi informasasas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah agar benar milik daerah digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang. ANALISIS EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LANGKAT Fitri Yani Panggabean, SE. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah,. Aturan dalam Hukum Bisnis. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. 8 Asas ini diatur dalam UU No. Res Pulica ol No Septes 222 Efektivitas Kewenangan Komisi 299 Efektivitas Kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia terhadap Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi. Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Jl. Untung Dwi H. 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi, dimana asas ini meliputi tiga hal yaitu: (1). Hukum Acara Perdata, Pentingnya sistem E-Court, dan Teori Efektifitas. ) Asas profesionalitas g. Efektifitas dalam suatu kegiatan berkenaan dengan sejauh mana yang direncanakan atau dapat diinginkan dapat. efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. 8. Selain itu, kinerja juga menyangkut efektifitas, yaitu sejauh mana tujuan yang dinyatakan dalam petunjuk hasil dapat dicapai oleh suatu organisasi. Pengertian Efektivitas . Dalam hal ini penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas-asas, yaitu: a. 2001. Asas kesetiaan Kesepatan bersama itu meliputi kesepakatan yang mulai dirintis Budi Oetomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. 2. Manfaat penelitian ditujukan sebagai masukan, kritik, maupun evaluasi penerapan asas pencemar membayar di Kota Semarang. 32 Tahun 2004 propinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. asas efektifitas. 10 Adapun sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitik yang akan menguraikan bagaimana peran efektif UU Cipta Kerja dalam pembangunan hukum Indonesia. 32.